KPK Tetapkan 4 Tersangka Dugaan Suap Proyek PUPR Pemkab Muba

  • Whatsapp
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat memaparkan penetapan tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Pemkab Muba, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

transbisnis.com | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba).

Keempat tersangka yakni Bupati Muba Dodi Reza Alex Nurdin, Kepala Dinas PUPR Muba, Herman Mayori, Kabid SDA atau PPK Dinas PUPR Muba Eddi Umari serta Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.

Bacaan Lainnya

Penetapan tersangka terhadap Bupati Muba, Dodi Reza Alex Nurdin bersama ketiga lainnya setelah KPK melakukan gelar perkara pemeriksaan intensif usai diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (15/10/2021) malam kemarin.

“Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat tersangka,” jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Lebih lanjut Alex mengungkapkam dalam kasus ini, KPK menduga Dodi Reza Alex Nurdin telah mengarahkan Herman Mayori, Eddi Umari dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Muba agar merekayasa proses lelang sejumlah proyek di Muba.

Salah satunya dengan membuat list paket pekerjaan dan telah menentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.

“Selain itu, Dodi juga telah menentukan adanya prosentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba yaitu 10% untuk DRA (Dodi Reza Alex), 3% sampai dengan 5% untuk HM (Herman Mayori) dan 2% sampai dengan 3 % untuk EU (Eddi Utari) serta pihak terkait lainnya,” ungkap Alex.

Untuk tahun 2021, empat paket proyek pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Muba, perusahaan PT Selaras Simpati Nusantara milik Suhandy menjadi pemenang.

Keempat proyek itu, yakni rehabilitasi daerah irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar, dan normalisasi Danau Ulak Ria Kec. Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

“Total commitment fee yang akan diterima oleh DRA dari SUH (Suhandy) dari empat proyek dimaksud sekitar Rp 2,6 miliar. Sebagai realiasi pemberian commitment fee oleh SUH atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada DRA melalui HM dan EU,” papar Alex.

Atas dugaan tindak pidana tesebut, Dodi, Herman, dan Eddi yang disangkakan menerima suap dijerat dengan Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(son)

Pos terkait