32.000 Nelayan Pesisir Jakarta Tolak PP/85 Tahun 2021

  • Whatsapp
DPD HNSI DKI Jakarta sepakat tolak PP No. 85 Tahun 2021, karena dinilai kurang sosialisasi dan komunikasi, sehingga menimbulkan gejolak bagi para nelayan di Tanah Air.

transbisnis.com | JAKARTA – Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta Yan M. Winatasasmita menyampaikan sekitar 32.000 nelayan yang berada di Pesisir Jakarta mengaku sepakat menolak PP No 85 Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Karena Peraturan Pemerintah tersebut dinilai kurang sosialisasi dan komunikasi, sehingga menimbulkan gejolak bagi para nelayan di Tanah Air.

Bacaan Lainnya

“32.000 nelayan yang ada di Ibu Kota sudah kompak dan sepakat menolak PP No 85 Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, di berbagai daerah pesisir pun secara serentak menolak kebijakan pemerintah tersebut, sehingga membuat gelombang gerakan tolak kebijakan pemerintah tersebut di tiap daerah,” kata Yan kepada wartawan, di Pelabuhan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara, Sabtu (9/10/2021).

Menurut Yan, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, dirasakan sangat membebani nelayan. Nelayan Ibu Kota sudah sepakat untuk mendesak pemerintah agar merevisi atau mengevaluasi kebijakan pemerintah tersebut.

Lanjut Yan menjelaskan, bahwa di tengah Pandemi Covid-19 ini, nelayan pun juga terdampak, ini terbukti dari hasil tangkapan ikan nelayan yang mengalami penurunan hingga 50%.

“Kami mencoba bertahan ditengah Pandemi Covid 19 ini, tapi pemerintah malah menaikkan tarif hingga 400%, ini yang membuat kami heran dan terkejut,” sambung Yan.

Selain itu, Yan mengaku belum ada undangan atau arahan petunjuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait adanya kebijakan pemerintah PP No 85 Tahun 2021.

“Ajak kita diskusi dong, duduk bersama dan mendiskusikan bersama-sama agar mencapai solusi yang terbaik untuk kita semua. Diskusi ini penting untuk menampung aspirasi nelayan, pelaku usaha dan stakeholder yang terlibat di bidang perikanan,” tambah Yan.

Untuk itu katanya DPD HNSI DKI Jakarta akan mengirim surat untuk Presiden Joko Widodo, agar bisa meninjau kebijakan pemerintah ini, karena ini menyangkut keberlangsungan hidup nelayan di Indonesia.

“Nelayan, pelaku usaha, serta stakeholder di bidang perikanan siap bersinergi dan melakukan dialogis dengan pemerintah. Karena hal ini untuk sama-sama membangun Bangsa Indonesia yang lebih maju melalui bidang perikanan,” ujar Yan.

Sementara itu, salah satu nelayan yang bernama Rasyim yang ditemui di Dermaga Ujung Pelabuhan Muara Angke, mengaku sudah turun-temurun menjadi nelayan.

“Saya jadi nelayan turun-temurun pak, dari bapak saya nelayan, kakek saya nelayan. Jadi kehidupan keluarga saya sudah bergantung untuk melaut,” cerita Rasyim.

Rasyim merupakan nelayan yang telah berusia 40 tahun, merupakan Nelayan Ibukota yang berasal dari Indramayu Jawa Barat. Rasyim juga mencurahkan isi hatinya untuk Bapak Presiden Jokowi.

“Mohon Pak Jokowi, dengarkan aspirasi kami, agar kami masih bisa melanjutkan melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup,” harapnya.

(son)

Pos terkait