Batas PKP Resmi Dinaikkan Menjadi Rp60 Juta

  • Whatsapp
Ilustrasi

transbisnis.com | JAKARTA – Batas penghasilan kena pajak (PKP) resmi dinaikkan menjadi Rp 60 juta dari sebelumnya Rp 50 juta dengan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 5%.

“Pemerintah menyepakati usulan fraksi DPR untuk menaikkan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif PPh terendah 5% dari penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Bacaan Lainnya

Kesepakatan ini tertuang dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang.

Sementara untuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tetap dan tidak berubah yaitu sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun untuk orang pribadi lajang, tambahan sebesar Rp 4,5 juta diberikan untuk WP yang kawin dan masih ditambah Rp 4,5 juta untuk setiap tanggungan, maksimal tiga orang.

“Ini artinya masyarakat dengan penghasilan sampai Rp 4,5 juta per bulan tetap terlindungi dan tidak membayar pajak penghasilan sama sekali. Sementara, dengan kenaikan batas lapisan (layer) tarif terendah ini, justru masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah mendapatkan benefit untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya,” tuturnya.

Ia mencontohkan, WP orang pribadi dengan penghasilan Rp 9 juta per bulan yang sebelumnya harus membayar sebesar Rp 3,4 juta setahun, kini cukup hanya membayar PPh sebesar Rp 2,7 juta setahun.

Di sisi lain, pemerintah menambah lapisan (bracket) teratas dengan tarif 35 persen dari yang semula empat layer. Tarif pajak ini dikenakan untuk orang pribadi dengan penghasilan mencapai di atas Rp 5 miliar.

“Ini dimaksudkan untuk lebih mencerminkan keadilan bagi orang pribadi yang lebih mampu, harus membayar pajak lebih besar. Hal ini tercermin dalam pengaturan kembali natura fringe benefit dimana kalangan tertentu ditetapkan sebagai pajak penghasilan bagi penerimanya,” pungkas Yasonna.

Menurut Yassona, dalam RUU HPP juga menegaskan keberpihakan terhadap pelaku usaha UMKM baik orang pribadi maupun badan, yaitu bagi WP Orang Pribadi UMKM diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak atas bagian dari peredaran bruto Rp 500 juta setahun.

“Artinya para pengusaha kecil tersebut tidak membayar pajak sebagai pemihakan nyata, dan bagi WP Badan UMKM tetap diberikan fasilitas penurunan tarif PPh Badan dalam Pasal 31E,” ujarnya.

Berikut ini lapisan tarif terbaru pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP).

– Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta kena tarif 5%.

– Penghasilan di atas Rp 60 juta – Rp 250 juta kena tarif 15%.

– Penghasilan di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta kena tarif 25%.

– Penghasilan di atas Rp 500 juta – Rp 5 miliar kena tarif 30%.

– Penghasilan di atas Rp 5 miliar kena tarif 35%.

(hg)

Pos terkait