15 Kab/Kota di Luar Pulau Jawa Dinaikan Status Jadi PPKM Darurat

  • Whatsapp

transbisnis.com, JAKARTA Sebanyak 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang semula hanya diterapkan PPKM Mikro, dinaikkan statusnya jadi PPKM Darurat.

Keputusan itu diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang dihadiri Menteri Kesehatan, Mendagri, dan Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Covid-19.

Bacaan Lainnya

Pemerintah menetapkan perluasan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terkait penanggulangan pandemi Covid-19 tak hanya di Pulau Jawa-Bali.

“Maka pemerintah dorong beberapa daerah untuk diberlakukan PPKM darurat” ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (9/7/2021) petang.

Adapun 15 daerah yang ditetapkan untuk melaksanakan PPKM Darurat berasal dari delapan provinsi dengan rincian sebagai berikut :

– Sumatera Barat

Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Padang.

– Kepulauan Riau

Kota Tanjung Pinang, Kota Batam.

– Lampung

Kota Bandar Lampung.

– Sumatera Utara

Kota Medan.

– Kalimantan Timur

Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Berau.

– Kalimantan Barat

Kota Singkawang, Kota Pontianak.

– Papua Barat

Kabupaten Manokwari, Kota Sorong.

– Nusa Tenggara Barat

Kota Mataram.

Airlangga melanjutkan, aturan akan disesuaikan dengan PPKM Darurat Jawa-Bali yang sudah berlangsung sejak 3-20 Juli 2021.

“Nantinya, aturan akan dirinci lagi dalam Instruksi Kementerian Dalam Negeri. Pengaturan pembatasan kegiatan tersebut mengikuti PPKM Darurat yang ada di Jawa-Bali,” pungkasnya.

Dengan demikian 15 daerah tersebut diterapkan PPKM Darurat dengan mengikuti aturan seperti yang telah ditetapkan di Jawa Bali seperti yang diatur sesuai InMendagri Nomor 15, 16, dan 18 2021.

“Pengaturan itu mulai berlaku 12 Juli sampai dengan keputusan berikutnya,” ujar Airlangga. (son)

Pos terkait