Penyaluran KUR dan Transaksi UMKM  Menopang Sektor Perekenomian Sumbar Selama Masa Pandemi

  • Whatsapp

transbisnis |  Selama masa pandemi Corona, Pemerintah terus gencar memberikan insentif serta mengeluarkan kebijakan dalam membantu masyarakat agar tidak terbebani dengan situasi pandemi ataupun untuk mempertahankan kondisi negara dapat bisa bertahan dan tidak mengalami krisis ekonomi.

“Oleh karena itu Pemerintah berjuang semaksimal mungkin di dalam memberikan kontribusi ke masyarakat, terutama ke golongan masyarakat yang terdampak cukup besar, salah satunya yaitu UMKM” ujar Suryadi selaku Kasi PPA 2a (Pembinaan Pelaksanaa Anggaran 2a Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, pada Sabtu (28/06/2021).

Selama ini UMKM selalu membantu perekonomian Indonesia, mulai dari krisis moneter tahun 1998 hingga krisis dunia pada tahun 2008. “Kita beruntung saja Indonesia bisa selamat dari krisis dunia tahun 2008, yaa berkat UMKM, namun pada saat ini sebagian dari UMKM terdampak, dan harus kita selamatkan itu” ujar Suryadi.

Di dalam Press Release dinyatakan bahwa, UMKM harus dibantu terutama apabila usaha yang sedang berjalan terkena dampak dari pandemi, ataupun bagi UMKM yang baru merintis usaha, namun mengalami kekurangan dana. Bisa disebut UMKM merupakan pondasi bagi perekonomian nasional dan berkontribusi bagi kebangkitan ekonomi Indonesia.

Dikatakan memiliki kontribusi besar dikarenakan UMKM dapat memperluas kesempatan kerja bagi para masyarakat serta salah satu sumber terbesar di dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang berdampak terhadap terbentuknya pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM juga sebagai alat di dalam penyedia jaring pengaman terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah untuk bisa menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif ataupun dalam meningkatkan kelas masyarakat itu sendiri menjadi kelas menengah.

“Secara umum terdapat 3 peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia yakni sebagai Sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, Sarana mengentaskan kemiskininan, serta sarana pemasukan devisa bagi negara bagi UMKM yang berhasil memasarkan hasil produknya ke luar negeri” ujar Suryadi.

Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan menetapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja kepada individu/perseorangan atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Sampai saat ini per tanggal 23 Juni 2021 di Sumatera Barat, total KUR yang telah disalurkan yaitu sebanyak Rp3,41 Triliun untuk 74.107 debitur, dengan sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor dengan jumlah penyaluran terbesar yakni Rp1,69 Triliun atau 49,45% dari total penyaluran KUR di Sumatera Barat. Selain itu terdapat sektor pertanian, perburuan dan kehutanan yang menjadi dua sektor yang mendominasi penyaluran KUR di Sumbar.

“Hal tersebut dikarenakan jumlah UMKM yang bergerak di dua sektor tersebut, jumlahnya cukup banyak di Sumbar disbanding sektor lain, semoga dengan penyaluran KUR pada sektor tersebut diharapkan dapat menjaga kontribusi kedua sektor tersebut terhadap PDRB Sumatera Barat” ujar Suryadi kembali dalam menjelaskan data tersebut.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya data BPS Sumbar pada triwulan I 2021 yang menyatakan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi sebsar 22,17% sementara sektor perdagangan besar dan eceran ini memberikan kobtribusi sebesar 15,51% terhadap PDRB Sumbar.

Selain itu juga terdapat sektor lain yang didanai oleh UMKM yaitu Industri Pengolahan, Jasa Kemasyarakatan, Jasa Kesehatan, Jasa Pendidikan, Kontruksi, Penyediaan Akomodasi Dan Penyedian Makan & Minum, Perikanan, Real Estate dan Usaha Persewaan, Trannsportasi, Pergudangaan Dan Komunikasi. Dari beberapa sektor tersebut, yang mengalami rendahnya jumlah debitur yaitu Jasa Pendidikan dan Kontruksi.

Berkaitan dengan penyaluran KUR tersebut diperlukan monitoring dan evaluasi (monev) guna mengetahui kebermanfaatan program pemerintah ini bagi UMKM. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam pelaksanaan montoring dan evaluasi penyaluran KUR. Pada minggu ke 2 dan ke 3 Juni, Kanwil DJPb Sumbar telah melakukan monev KUR di empat daerah yakni Kota Solok, Kabupaten Solok, Kota Sijunjung dan Kota Padang Panjang. Dari hasil kegiatan monev ini dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM sangat terbantu dengan program KUR.

KUR dimanfaatkan dikarenakan Sebagian besar UMKM awalnya kesulitan mendapatkan akses pembiayaan untuk mendapatkan modal usaha. Dengan adanya KUR, UMKM merasa dapat mempertahankan produktivitasnya di tengah-tengah masa pandemi.

“Bunga KUR yang cukup rendah (6%) sangat membantu para pelaku UMKM untuk dapat membayar cicilin pinjaman modal yang mereka peroleh dari pihak Bank Penyalur, bahkan adanya sebagian UMKM meminta nominal bantuan subsidi diperbesa lagi, mendenga hal tersebut kami bersyukur dengan efektifnya program tersebut, namun di dalam bantuan subsidi tersebut, Kembali lagi ke Pemerintah Pusat, selaku yang mengatur kebijakan, sedangkan kami hanya sebagai pengawas dan yang membantu kebijakan tersebut dapat berjalans serta sukses. Ujar Suryadi setelah mengetahui respon para pelaku UMKM.

Pos terkait