Upaya DJPb Sumbar di Dalam Percepatan Ekonomi Nasional Melalui Realisasi Dana Desa

  • Whatsapp

transbisnis.com | Berdasarkan data dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Kegiatan Realisasi Dana Desa di Sumatera Barat hingga 25 Mei 2021, sudah mencapai Rp 322,28 miliar yang terdiri dari 231,05 miliar Dana Desa, Rp50,91 miliar Earmarked 8%, dan Rp40,31 miliar BLT Desa.

Terdapat 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat yang mendapatkan Desa, kecuali untuk Kota Padang, Solok, Padangpanjang, Payakumbuh dan Bukittinggi, dikarenakan tidak memiliki pedesaaan. Realisasi tertinggi berada di Kabupaten Agam, Pasaman, Limapuluh Kota dan Kabupaten Solok, dengan rata-rata penyaluran 37 %.

Seperti di daerah Kabupaten Agam yakni dengan Dana Desa sebesar Rp79,977 miliar berhasil melakukan realisasi sebesar Rp320,347 miliar atau 37,95 persen.

Sedangkan Realisasi terendah berada di Kabupaten Padangpariaman dengan realisasi sebesar 12,62 %. Di dalam realisasi Padangpariaman seharusnya mendapatkan alokasi sebesar Rp99,705,928,000 miliar dan yang baru direalisasikan hingga 25 Mei sebesar Rp 12,587,210,880 miliar.

Suryadi, Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 (PPA 2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar mengatakan bahwa Dana Desa merupakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN dan diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

APBN menjadi instrument penting di dalam kebijakan fiskal Pemerintah untuk bangkit di dalam menangani pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah juga masih berupaya untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan/insentif melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat akibat pandemi Covid-19.

BLT yang merupakan salah satu bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga digunakan sebagai instrument untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi , pendidikan, dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional

Pada tahun 2021, Suryadi mengatakan bahwa terdapat beberapa prioritas penggunaan Dana Desa dalam Program Pemulihan Perekonomian Desa.
“Ada banyak sekali seperti, Program Padat Karya Tunai, Jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai, Pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian, dan Program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan pedesaan melalui peningkatan peran BUMDes”

BLT Desa menjadi salah satu faktor penting dalam menahan kenaikan kemiskinan maupun jumlah pengangguran di desa. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah keluarga miskin non program keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

“Apalagi semenjak pandemi Corona, semuanya menjadi serba kesusahan, diharapkan dengan BLT dapat mempermudah masyarakat” Ujar Suryadi.

“Kedepannya DJPb juga sangat berharap bagi Pemda di dalam meningkatkan akselerasi penyaluran Dana Desa. Selain itu juga, perlu koordinasi yang lebih solid dan intensif serta harmonisasi dalam komunikasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Nagari-Nagari.”

Kedepannya Kanwil DJPb Sumatera Barat juga akan melakukan koordinasi dengan seluruh Pemda dalam rangka mengawal Penyaluran Dana Desa tahun 2021.

Reporter| Nabilah CW

Pos terkait