Pembagian THR ASN, Salah Satu Jurus Jitu Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Whatsapp

transbisnis.com – Lebaran Idul Fitri tanpa THR merupakan suatu keniscayaan, sehingga THR sangat dibutuhkan bagi seluruh pekerja di dalam masa Puasa Ramadhan berkaitan dengan hal tersebut maka dikenallah pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Negara.

Namun berkaitan dengan masa pandemi saat ini, pemerintah harus mengencangkan sabuk guna perekonomian negara tetap terjaga dan stabil.

Bacaan Lainnya

Sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63/2021 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 (PPA 2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar, Suryadi di kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang, Senin (3/5/2021) mengatakan bahwa Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan memiliki dua makna strategis yakni selain sebagai wujud penghargaan kepada Aparatur Negara atas pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara.

Serta untuk membantu meningkatkan daya beli Masyarakat dalam menghadapi hari raya Idul Fitri 1442 H dan tahun ajaran baru 2021/2022 sehingga diharapkan dapat mendongkrak konsumsi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Kita berharap dengan adanya pemberian THR nanti, para aparatur dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli atau mendayagunakannya ke masyarakat, contohnya banyak bisa saja membeli pakaian buat keluarga, memberikan santunan atau bantuan kepada orang terdekat ataupun menginvestasikannya, “ Ujar Suryadi.

DIa pun menambahkan “ Coba dilihat dari hal tesebut, secara tidak sengaja kita telah membantu perekonomian, coba semua aparatur bertindak seperti itu, berapa besar dampak perekonomian yang terjadi di Indonesias selama pandemi”

THR yang dibayarkan tahun 2021 kepada ASN masih sama dengan tahun tahun 2020 yaitu hanya sebesar Gaji Pokok PNS, Tunjangan Anak/Istri PNS, dan Tunjangan yang melekat pada Gaji lainnya. Hal tersebut berlaku se Indonesia bukan hanya lingkup Prov. Sumbar.

Namun dikarenakan masa pandemi, untuk Tunjangan Kinerja, Insentif Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Dosen, Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan, dan lainnya yang bukan merupakan Komponen Gaji Induk, tidak dibayarkan dengan alsan kondisi keuangan negara harus melakukan kebijakan pengeluaran secara ketat.

“yang berbeda dari tahun ini ialah pada Pejabat Negara dan pejabat struktural setingkat pimpinan tinggi pratama (Eselon 2) kali ini mendapatkan THR yang sebelumnya pada taun 2020 tidak menerima THR sebagai dampak refocusing dan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah demi mempercepat penanganan Covid-19.”

“Jika dikaitkand dengan tahun 2019, tentu jauh berbeda nominalnya, tapi dengan adanya THR tahu ini, kita harus bersyukur bahwa negara masih dapat memberikan insentif lebih guna kemakmuran aparatur, masyarakat maupun negara”

Secara keseluruhan dana APBN yang dikucurkan untuk pemenuhan pembayaran THR ASN Lingkup Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp177,9 Miliar sesuai Pagu Gaji Induk Bulan April 2021. Berkaitan hal tersebut, untuk mendapatakn THR masing-masing Satker telah dapat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) THR mulai tanggal 28 April 2021 lalu kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kantor bayar dana APBN di Daerah.

Guna memaksimalkan pelayanan maka seluruh KPPN di Sumbar telah memperpanjang jam layanan serta tetap membuka layanan untuk pengajuan SPM THR Satker di hari Sabtu dan Minggu, sehingga pembayaran THR diharapkan dapat tuntas sebelum 7 Mei atau sebelum libur hari raya.

“Jadi Penerimaan THR oleh masing-masing PNS/TNI/Polri dapat berbeda tanggalnya sesuai dengan tanggal pengajuan oleh Bendahara Unit Kerja masing-masing atau selambat-lambatnya satu hari sesudah pengajuan oleh Bendahara Satker, mengingat banyaknya rekening dari masing-masing aparatur yang harus dikirimkan THR nya“ Ujar Suryadi

Berkaitan hal tersebut, berdasarkan pemantauan proses penyelesaian pembayaran THR Satuan Kerja Kementerian/Lembaga pada 6 KPPN di Sumbar, hingga akhir hari Minggu, 2 Mei 2021 telah selesai diproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) THR sebesar 162,5 Miliar atau 96,15 %.

Reporter | Nabilah CW

Pos terkait