Kanwil Ditjen Sumbar: Pemerintah Sangat Peduli Dalam Hadapi Pandemi

  • Whatsapp

transbisnis.com | PADANG – Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat (DJPb) melaksanakan kegiatan press release APBN 2020 sebagai bentuk bentuk aktualisasi transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait tugas mengawal pelaksaaan APBN sepanjang Tahun 2020 di Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dilakukan pada hari Rabu (13 januari 2021).

Kegiatan tersebut juga bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui capaian kinerja terutama terkait APBN yang telah dialokasikan di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ekspose publik ini memiliki tema “Peran APBN 2020 Untuk Mengatasi Dampak Pandemi dan Pemulihan Ekonomi”.

“Tentu saja kegiatan ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah sangat concern dengan situasi pandemic saat ini, bahkan pemerintah tidak segan-segan melakukan belanja pemerintah guna memenuhi kebutuhan selama pandemic, seperti Masker, Hand sanitaizer, Thermo Gun, dan sebagainya.” Ujar Suryadi Selaku Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 (PPA 2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumbar.

Pandemi menyebabkan munculnya krisis multidimensi di sektor sosial, ekonomi dan keuangan. Yang semulanya hanya berada di sektor Kesehatan. ”Oleh karena itu pemerintah menjalankan extraordinary policy disisi fiskal melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah diundangkan menjadi UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pelebaran defisit APBN menjadi 6,34% dari PDB.”

Sementara itu, Total Penerimaan Negara pada provinsi Sumatera Barat mencapai Rp5,82 triliun yang terdiri dari Pendapatan Pajak sebesar Rp4,07 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 1,75 triliun. Pendapatan Pajak tersebut dibagi menjadi Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar 3,93 triliun dan Pendapatan Pajak Perdaganan Internasional sebesar Rp140 Milliar.

Dari pengelolaan barang milik negara, sepanjang tahun 2020 terjadi kenaikan nilai aset pemerintah sebesar 3.6 Milyar. Selain itu, kegiatan pengelolaan barang milik negara dan lelang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak sebesar 99.7 Milyar.

Dari sisi belanja Negara, untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp11,31 triliun atau 94,55% dari pagu sebesar Rp11,96 triliun. Pada tahun 2020 ini, belanja barang sedikit mengalami penurunan sebesar 0,96% (YoY) yang disebabkan berbagai kendala dan keterbatasan selama pandemi seperti belanja perjalanan dinas, belanja konsumsi rapat dan belanja barang perlengkapan. Berbeda dengan belanja barang, belanja modal tumbuh sebesar 11,21% dibanding tahun lalu (YoY), hal ini disebabkan terjadinya percepatan pelaksanaan lelang kegiatan di awal tahun serta kebijakan akselerasi penyerapan belanja. Pada tahun 2020 juga dilaksanakan program padat karya pada beberapa K/L dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Realisasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp19,93 triliun atau 98,14% dari pagu anggaran sebesar Rp20,03 triliun. Untuk penggunaan TKDD ini, Pemerintah mendorong Pemda untuk memanfaatkan secara maksimal untuk penanganan pandemi Covid-19. Melalui TKDD, refocusing dan realokasi belanja ditujukan untuk untuk penanganan Covid-19 dan mendukung program PEN. Dukungan TKDD dilaksanakan melalui Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan hibah.

Berdasarkan data yang disampaikan satuan kerja Kementerian/Lembaga, capaian output APBN 2020 di Provinsi Sumatera Barat diantaranya melalui belanja K/L memberikan output jalan 579 km, jembatan 4,13 km sekolah 8 unit, irigasi 738 km dan pembangunan satu bandara di Kepulauan Mentawai. Sedangkan dana DAK Fisik memberikan hasil seperti jalan 3.771 km, jembatan 660 m, 1.941 ruang kelas, dan irigasi seluas 3.373 hektar. Dana Desa memberikan hasil 229,27 km, jembatan 292 unit, irigasi 17,88 km dan embung 17,88 km. Dalam rangka mengurangi dampak pandemi covid-19 kepada masyarakat, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk BLT Dana desa untuk 85 ribu keluarga rata-rata per bulan.

Capaian ini pada tahun 2020 ini menjadi gambaran terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah pusat pada masa pandemi ini. Prospek perekonomian ke depan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan pandemi Covid-19 dan keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Permintaan domestik (konsumsi dan investasi) diperkirakan kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Penanganan pandemi & eksekusi Program PEN yang efektif, serta stabilitas tingkat inflasi diharapkan mampu mengembalikan aktivitas belanja dan mobilitas secara normal. Pemerintah dan seluruh otoritas terus berupaya agar keuangan negara tetap dikelola dengan hati-hati, terukur, dan transparan untuk menjaga agar APBN tetap kredibel.

“Kedepan APBN akan tetap diprioritaskan guna dukungan penanganan Covid-19 serta memberikan bantalan pengaman sosial dan ekonomi. Masih perlu dukungan kebijakan dan instrumen lain serta dukungan semua lapisan masyarakat untuk mendukung penanganan Covid-19 termasuk pelaksanaan vaksinasi.” Ujar Suryadi

Pemerintah pusat juga akan tetap menjaga defisit, pembiayaan dan utang tetap aman dengan menjadikan value for money sebagai pedoman. Untuk itu APBN bekerja secara bersama dan berkoordinasi dengan instrumen kebijakan moneter serta regulasi sektor keuangan untuk menjaga stabilisasi dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Reporter | Nabilah CW

Pos terkait