PPI Tiongkok Berkabar Edisi Spesial: Melirik Potensi SDA Nikel di Indonesia

  • Whatsapp
Luhut B Pandjaitan Ajak China Terus Berinvestasi di Danau Toba
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan

transbisnis.com | TIONGKOK – PPI Tiongkok mengadakan webinar edisi special dengan tema “Potensi Sumber Daya Alam Indonesia Sebagai Bagian dari Global Supply Chain Energi Baterai Lithium masa Depan” pada hari Jumat, 27 November 2020.

Webinar ini dibuka oleh Kepala Bidang Kajian dan Strategis, Achyar Al Rasyid selaku moderator. Setelah resmi dibuka, Achyar kemudian mengarahkan langsung ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Nikko Akbar selaku Ketua Umum PPI Tiongkok periode 2020-2021 menyampaikan ucapan terimakasih dan menjelaskan sedikit fokus webinar kepada partisipan, yaitu potensi Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia di bidang nikel sebagai bahan baku utama baterai lithium yang nantinya akan digunakan menjadi sumber energi yang ramah lingkungan.

Bacaan Lainnya

Dilanjutkan oleh prakata pengantar webinar yang disampaikan oleh Djauhari Oratmangun selaku Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok merangkap Mongolia, beliau menyampaikan sambutan hangatnya untuk membuka webinar spesial ini. Selain itu, beliau juga sharing mengenai hubungan bilateral, dan digital economy Indonesia yang semakin membaik.

“Saat ini kontribusi digital economy terhadap GDP China itu sudah nyaris 33%, sedangkan di Indonesia baru mencapai 3%, tetapi imporevement kedepannya, opportunities nya luar biasa, akan ada lompatan digital economy yang baik, jadi ini kesempatan yang luar biasa untuk kita,” jelas Djauhari Oratmangun, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok merangkap Mongolia dalam sharing session yang dihadiri 650 partisipan tersebut.

Dalam pemaparan materi, Luhut Binsar Panjaitan selaku pembicara utama menyinggung mengenai perkembangan dan strategi utama penanganan COVID-19 yang dibagi menjadi 3, diantaranya:

1) Perubahan perilaku dan deteksi awal penyebaran dengan cara mendorong perilaku masyarakat untuk disiplin menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan; 2) Pembangunan pusat-pusat karantina dan isolasi dengan poin memberikan fasilitas karantina terpusat untuk pasien asymptomatic dan ringan;

3) Manajemen perawatan COVID-19 dengan cara menerapkan protokol standar terapi penanganan dan memastikan setiap RS rujukan memiiki bed capacity, medical supplies dan equipment yang memadai.

COVID-19 juga menyebabkan kontraksi ekonomi di berbagai negara, pada Q2 Indonesia mengalami kontraksi sebanyak 5,3%, dan Q3 saat ini menjadi 3,49% yang mana telah mengalami perbaikan.

Namun perlambatan masih terlihat di beberapa sektor utama, yaitu industri pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Setelah penjelasan mengenai COVID-19, beliau masuk ke inti pemaparan materi. Beliau mengumgkapkan bahwa secara umum indikator leading menunjukkan perbaikan dibandingkan titik terendah di Mei 2020.

Penjualan semen juga telah tumbuh ke level di atas rata-rata 2019, namun harus tetap waspada karena manufacturing PMI menunjukkan penurunan dibanding Agusuts 2020.

Terlepas dari hal-hal di atas, pemerintah menyiapkan 695,2 T untuk stimulus dan penanggulangan COVID-19 di beberapa bidang, dengan realisasi: Health (35,3%); Social protection (77,9%); Sectoral and local government (49,9%); Business incentive (32%); MSME (83,3%); Corporate financing (3,2%).

Percepatan realisasinya sangat baik dan diperkirakan akan meningkat pada bulan ini, dengan harapan semua sektor mengalami kenaikan di atas 90%.

Selain hal-hal di atas, Omnibus Law juga menjadi salah satu topik pembicaraan, beliau menyatakan bahwa Omnibus Law merupakan salah satu langkah maju untuk menangani upaya perbaikan relokasi Trade War.

Terdapat 11 substansi utama perubahan dalam Undang-Undang Omnibus Law, yaitu:

1. Simplifikasi Perizinan Usaha: Lingkungan, sosial, tata kelola (LST), Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
2. Syarat Investasi: Kegiatan Usaha Tertutup; Daftar Prioritas;
3. Ketenagakerjaan: aturan tenaga kerja, pesangon, TKA, alih daya, dan lain-lain;
4. Kemudahan dan Proteksi UMKM: kolaborasi, partnership, insentif, dan lain-lain;
5. Kemudahan Berusaha: imigrasi, paten. BUMD, monopoli, dan lain-lain;
6. Dukungan Riset dan Inovasi: pengembangan ekspor, penugasan BUMN/swasta;
7. Administrasi Pemerintah untuk Mendukung Penciptaan Kerja: diskresi, standar NSPK,
dokumen elektronik dan sistem;
8. Sanksi: Sanksi Administratif dan Penangguhan Peringatan;
9. Pengadaan Lahan: pengadaan lahan, kehutanan;
10. Investasi Pemerintah dan Kemudahan PSN: pembentukan SWF, simplifikasi izin;
11. Kawasan Ekonomi: KEK: One Stop Service, area industri, fasilitas khusus untuk KEK.

Merujuk pada investasi, Indonesia saat ini sedang fokus di beberapa sektor, diantaranya: Sektor kesehatan, dengan tujuan meningkatkan otonomi kesehatan; Hilirisasi SDA, dengan tujuan untuk meningkatkan kompleksitas ekspor Indonesia serta menurunkan ketergantungan ke harga-harga bahan mentah; Pengembangan baterai lithium, untuk memanfaatkan mineral yang kaya akan nikel dan kobalt, dua komponen utama baterai EV; Infrastruktur, untuk meningkatkan konektivitas maritim; Menurunkan emisi karbon, agar energi baru terbarukan, transport berbasis listrik, proyek-proyek RED++, dan lain-lain.

Indonesia juga telah menjalankan program hilirisasi yang berfokus pada nikel, hal ini telah membuahkan hasil dengan ekspor besi dan baja yang terus meningkat, ekspor besi dan baja tahun ini mencapai 10 M dollar, sedangkan kendaraan bermotor dan roda empat mencapai 8 M dollar.

Berbicara soal perkembangan yang berkaitan dengan nikel, Indonesia memiliki dua cara untuk mengembangkan komponen baterai, yaitu melalui Limonite dan Saporite yang sedang dikerjakan oleh tim dan investor dari China. Pipeline proyek High Pressure Acid Leaching (HPAL) juga sudah berkembang, dan diproses oleh PT Vale Indonesia, PT Huayue, PT QMB, dan PT Halmahera Persada Lygend.

Untuk ketersediaan SDM juga sudah memadai dan cukup untuk terlibat dalam mega proyek besar. Kerjasama dengan Institusi pendukung seperti Politeknik Industri Logam di Morowali juga sudah berjalan dengan baik.

Sebelum penutupan, Bapak Menko memberikan kesempatan kepada Jona Widhagdo Putri yang merupakan Penasihat Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia untuk menambahkan penjelasan terkait kerjasama Indonesia dengan Tiongkok.

“Indonesia sedang menjalankan hilirisasi industri, seperti dari nikel, bauksit, tembaga, alumunium, dan zink. Hal ini akan sangat menggugah Indonesia untuk membuat roadmate hilirisasi industri,khususnya industri metal, jadi nantinya indonesia bisa memproduksi material lithium baterai, mobil, motor , dan baterai lithium itu sendiri,” jelas Jona Widhagdo dalam penambahanan singkatnya.

Nova Edvike Trinanda | Sichuan University

Pos terkait