Upaya Pembongkaran Rumah Warga, Camat Hamparan Perak Diduga Terlibat

  • Whatsapp
Upaya Pembongkaran Rumah Warga, Camat Hamparan Perak Diduga Terlibat

transbisnis.com | HAMPARANPERAK – Upaya pembongkaran rumah warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Klambir, Kec.Hamparan Perak mendapat protes keras dari Pengacara M Idris SH dan Rekan, Rabu (30/9/2020).

Sebelumnya informasi yang beredar bahwa Julaili (40) warga Desa Klambir mendapat tekanan serta intimidasi dari CV Mutiara Indah bersama Dinas PU Bina Marga Sumut. Penekanan itu diperlihatkan berupa perjanjian sepihak antara CV Mutiara Indah dan Julaili dengan tujuan agar bangunan rumah dapat segera dibongkar.

Upaya pembongkaran rumah warga yang akan dilakukan CV Mutiara Indah selaku pemenang tender proyek jembatan Titi Payung Desa Klambir bersama pihak PU Bina Marga Sumut dianggap cacat hukum dan jelas telah menabrak aturan serta peraturan.

Sehingga menurut M Idris SH pembongkaran bangunan tidak dapat dilakukan sebelum adanya penyelesaian dari rekanan pemborong CV Mutiara Indah dan pihak Dinas PU Bina Marga Sumut kepada warga.

“Pembongkaran rumah jangan dilakukan sebelum ada ganti rugi yang jelas kepada Julaili. Sehingga rasa keadilan dan kemanusiaan dapat berpihak sama warga,” kata M Idris SH.

Sebagai kuasa hukum warga sambung M Idris SH, sangat keberatan kepada pihak CV Mutiara Indah dan Dinas PU Bina Marga Sumut yang dengan cara paksa bakal membongkar rumah Julaili. Padahal bangunan terletak pada lahan yang yang memiliki surat tanah yang dikeluarkan Kades Klambir Bustami.

“Semua warga sama dimata hukum. Jadi pihak Dinas PU Bina Marga Sumut, kontraktor pemenang tender, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa harus mengayomi, menghormati warga. Jangan pula hanya bisa mengakali saja,” ujar M Idris SH.

Menurut pengacara warga M Idris SH perbuatan ini jelas merupakan pelanggaran hukum sehingga atas perbuatan itu warga dapat kembali menempuh jalur hukum atas kerugian yang dibuat pihak Dinas PU Bina Marga dan CV Indah

“Ini jelas melawan hukum sehingga kami sebagai kuasa hukum warga akan mempertahankan hak klien kami dan bakal menempuh jalur hukum kembali,” tegas M Idris SH.

Dari persoalan semula yang dianggap tidak manusiwi dikarenakan ada tekanan dengan adanya surat pernyataan untuk pindah rumah dengan sedikit pemberian uang tali asih,” kata M Idris SH kembali.

Irformasinya yang didapat saat penyerahan uang pengganti bangunan milik Julaili, pihak Dinas PU Bina Marga diwakili Rijaluddin Hararap dan CV Indah bermarga Lubis meyerahkan uang kepada Camat Hamparan Perak Eko Safriadi dan Camat kemudian menyerahkan uang kepada Kadus 4 Surianto sebanyak Rp 32 juta atas persetujuan dari Kades.

Dugaan keras Camat, Kades, dan Kadus terlibat langsung dalam upaya pembongkaran rumah warga. Dalam hal ini pejabat diduga ada menerima upeti dari rencana pembongkaran bangunan milik warga Desa Lama Ke.Hamparan Perak.

“Ini berkaitan dengan Pasal 167 KUHP, Pasal 385 KUHP dan Pasal 55 KUHP, yakni dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin yang berhak dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau turut serta melakukan tindak pidana,” tutur M Idris SH.

Konfirmasi wartawan dengan PPK Dinas PU Bina Marga Sumut Rijaluddin Harahap melalui aplikasi WhatsApp tak mau menjawab.

Reporter | Suhermanto

Pos terkait