9,6 Juta Ha Hutan Sumut Belum Ditata Batas Kata Komisi B DPRD Sumut

  • Whatsapp

MEDAN-Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut) meminta Dinas Kehutanan Sumut memperjuangkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) untuk meningkatkan volume penataan batas kawasan hutan di Sumut.

Pasalnya, luas kawasan hutan di Sumut sekitar 3.055.795 hektar dan panjang kawasan hutan 15.735,72 km, tata batas yang sudah dilaksanakan sampai tahun 2016 baru 6.123,28 ha.

“Artinya, ada sekitar 9.612,43 ha yang belum ditata batas. Tapal batas ini penting agar ada kejelasan antara kawasan hutan dan kependudukan. Jangan sampai setelah ada konflik, kita baru datang untuk membuat tapal batas,” ujar anggota Komisi B DPRD Sumut, Richard Sidabutar, di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol.

Dijelaskannya, tapal batas hutan ini sangat krusial dan mendesak menjadi pekerjaan utama Pemerintah. Apalagi dari target Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tapal batas ditahun 2017 hanya 460 km dan itupun hanya dibeberapa wilayah yakni di Karo, Dairi, Tapanuli Utara (Taput), Humbahas dan Samosir.

Pihaknya berharap ada resolusi terkait konflik agraria di kawasan hutan tersebut. Karena ada yang sudah beralih fungsi, ada yang sudah memiliki sertifikat dan ada yang sudah diduduki masyarakat/adat.

“Ini persoalan yang ada di lapangan. Kita juga minta resolusi penanganan masalah tersebut seperti di Taman Hutan Raya (Tahura) yang meliputi Kabupaten Dairi, Langkat dan Simalungun. Karena ada keluhan kewenangan itu tumpang tindih, satu sisi KPH Tahura, ada juga dikelolah TNGL dan juga Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Jadi kita mendorong ada sikap yang tegas dalam arti apakah banyak badan yang mengelola itu lebih baik atau sebaliknya,” kata Richard.

Selain itu, lanjut Politisi Gerindra ini, pemerintah harus buat verifikasi data dan fakta, baik di data awal dan fakta di lapangan. Sehingga, nantinya bisa diketahui apakah perubahan data itu karena perubahan atau peralihan.

“Harus ada peta jalan, jadi kalau dimanfaatkan tidak salah. Ada rencana aksi mana yanv bisa dimanfaatkan atau tidak. Intinya perlu dilokalisir karena kita juga butuh hutan,” katanya.

Pos terkait