Menko Maritim RI: Lahan Konsesi TPL Harus Disusutkan Hingga 88 Persen

TransBisnis.Com|Berita Medan – Menko Maritim RI Luhut Binsar Pandjaitan mencetuskan agar lahan-lahan konsesi yang dikuasai dan dikelola PT Toba Pulp Lestari (TPL) segera disusutkan sampai 75 hingga 88 persen.

Lahan TPL yang selama ini mencapai 200.000-an hektare dia usulkan dikurangi hingga menjadi 50.000-an hektare atau bila perlu cukup hanya 25.000-an hektare saja.

“Dalam pertemuan atau rapat kabinet kemarin, saya sudah bilang ke Bu Siti Nurbaya Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, agar lahan-lahan yang dikuasai TPL hingga 200.000-an hektare selama ini, dikurangi sajalah ke 50.000-an atau bila perlu cukup 25.000-an hektare saja, agar lahan-lahan itu bisa dikelola masyarakat setempat untuk kesejahateraan sosial ekonominya,” cetus Luhut.

Pernyataan mengagetkan yang langsung disambut tepuk tangan riuh peserta seminar itu, dicetuskan Luhut ketika tampil sebagai pembicara utama (keynote speaker) dalam seminar Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Peningkatan Kesejahteraan Penduduk Setempat dan Pengentasan Kaum Miskin di Kawasan Danau Toba, di Aula serbaguna SMA Unggul DEL Desa Sitoluama, Laguboti Kabupaten Tobasa.

Sumut saat ini telah ditetapkan pemerintah atau Presiden Jokowi sebagai lokasi prioritas pembangunan untuk berbagai sektor strategis seperti infrastruktur, industri, pariwisata, pertanian dan sebagainya, sehingga butuh ketersediaan lahan yang memadai tanpa harus menimbulkan kerugian di kalangan masyarakat, papar Luhut.

Di sisi lain, Luhut juga menyoroti keberadaan air Danau Toba, ia menyadari pentingnya danau itu bersih agar para turis nyaman. Jadi keramba-keramba yang ada di Danau Toba juga harus dipangkas karena sudah berlebihan dan harus ditata ulang agar Danau Toba itu tidak bau pesing, ujar Luhut tegas, lagi-lagi disambut tepuk tangan riuh para peserta seminar.

Luhut secara khusus juga menegaskan masyarakat Batak di kawasan Danau Toba sangat perlu untuk meniru tatacara masyarakat Bali dalam pemanfaatan lahan atau tanah adat dan ulayat.

Selain untuk memperoleh kepastian hukum akan status dan posisi tanah, juga untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan dan pengelolaan lahan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar atau penduduk setempat, di kawasan Danau Toba.

Luhut bahkan menunjuk ke arah Jero Gede Suwena Putu Supadesha, tokoh adat masyarakat Bali yang hadir dan duduk di kursi terdepan ruang seminar. Sembari menyatakan apresiasi atas kedatangan delegasi tokoh adat dan masyarakat Bali serta kepala kanwil BPN Bali sehingga total mencapai 17 orang datang ke Sumut atau Laguboti untuk sekalian melancong ke Danau Toba, Luhut menegaskan Bali sangat layak ditiru sebagai model eksistensi persatuan masyarakat adat yang menguasai tanah-tanah ulayatnya turun temurun.

“Hanya saja, pemanfaatan tanah ulayat oleh kaum masyarakat adat itu harus mengacu dan sejalan dengan kepentingan nasional karena memang ada dasar hukum atau Undang-Undangnya, misalnya UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, UU No 41 tentang kehutanan dan lainnya. Untuk itu, sesuai rekomendasi seminar yang disampaikan pihak Gaja Toba sebagai aspirasi masyarakat kawasan Danau Toba, saya minta kepada para bupati dn kepala BPN-ATR se-kawasan Danau Toba, agar mengatur pembuatan SK atau Perda-nya,” tegas Luhut setelah menerima dokumen rekomendasi seminar hari pertama, dari ketua umum Perkumpulan Gaja Toba Semesta (PGTS) Ir Ramles Silalahi, selaku penyelenggara seminar.

Dengan optimis, Luhut menyatakan pariwisata Sumut akan lebih maju ke depan, antara lain dengan potensi peningkatan kunjungan Wisman atas operasional ekspansi penerbangan internasional Asia Air yang akan terbang reguler Kuala Lumpur-Silangit empat kali seminggu mulai 17 Agustus nanti.

Selain itu, maskapai BatikAir juga telah siap mendukung posisi Bandara Silangit sebagai bandara HUB untuk jalur terbang dari dan ke Tiongkok, Singapura, India dan negara lainnya termasuk rute domestik Bali-Silangit. Selain itu, kedatangan kapal pesiar Star Cruise yang membawa 500-an turis asing, 200 orang di antaranya langsung melancong ke Danau Toba.

“Lalu, sudah ada 5-6 calon investor yang sudah menunggu untuk realisasi investasi pariwisata Danau Toba. Jadi, kejelasan status lahan-lahan atau tanah masyarakat itu sangat penting,” kata Luhut.

Tampak hadir dalam seminar itu antara lain Dirjen Pengendalian Lahan ATR-BPN Dr Ir Budi Situmorang, anggota DPD RI Parlindungan Purba, para staf ahli kementerian yang mewakili tiga menteri: Pertanian, Mendes PDT, Menhut-LH, Bupati Tobasa Darwin Siagian, ketua umum Kerukunan Rakyat Batak (Kerabat) Dr HP Panggabean SH dan para pengurus PGTS.

Seminar itu tampak semarak dan seru sehingga moderator Leon Hutagalung kewalahan dan diprotes banyak peserta yang tak kebagian kesempatan bertanya atau dialog sampai ada peserta yang melempar mikrofon.

Sedikitnya ada 9 kasus lahan ulayat yang terungkap dalam sesi itu, antara lain kasus tanah adat di Hutaginjang-Muara di Taput, Tampahan, Sibisa dan Horja Gurgur di Tobasa, Tanjung Bunga di Samosir dan lainnya.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *