Pajak Rokok Daerah Harus Optimal Biayai Pembangunan Kesehatan

MEDAN|Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah, yang pembagiannya berdasarkan aspek pemerataan atau jumlah penduduk.

Selain dialokasikan untuk pembangunan daerah, minimal 50% pajak rokok daerah juga harus digunakan untuk membangun kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pengendalian tembakau.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Advokasi Pengendalian Tembakau Yayasan Pusaka Indonesia Elisabeth Peranginangin, SH, dalam Fokus Grup Diskusi (FGD) bertemakan Membangun Partisipasi Masyarakat Sipil Untuk Transparansi Penggunaan Pajak Rokok, di sekretariat Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) jalan Kenanga Sari Medan.

“Pajak rokok daerah harus bisa digunakan seoptimal mungkin untuk membiayai pembangunan kesehatan, khususnya yang terkait dengan upaya pengendalian tembakau. Masyarakat sipil juga harus berpartisipasi dalam memonitoring penggunaannya,” katanya.

Elisabeth menuturkan, realisasi pajak rokok untuk provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus meningkat. Data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sumatera Utara pada 2014, realisasinya hanya sebesar 72,13%, lalu naik pada 2015 menjadi 102,64% dan kembali naik di tahun 2016 menjadi 133,77% atau setara dengan Rp759.834.269.464.

Untuk itu Ia berharap dengan sumber pendanaan yang cukup besar dari pajak rokok, seharusnya program-program kesehatan yang telah disusun Dinas Kesehatan Kota Medan dapat terealisasi.

Pemko Medan harus mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai amanah UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Permenkes No. 40 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Pajak Rokok Daerah bidang Kesehatan.

Masyarakat sipil dan stakeholder lainnya diharapkan dapat berpartisipasi dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengunaan pajak rokok. Hal ini penting untuk transparansi anggaran, karena di beberapa daerah Yayasan Pusaka Indonesia menemukan pelanggaran atas penggunaannya.

Sementara itu, Kepala Seksi PTM dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Medan, dr. Pocut Fatimah Fitri mengapresiasi partisipasi masyarakat sipil dalam penggunaan dana pajak rokok daerah. Kebijakan pajak rokok selain bertujuan untuk meningkatkan PAD, juga bertujuan mengendalikan konsumsi rokok, peredaran rokok ilegal, serta melindungi masyarakat atas bahaya merokok.

FGD ini dihadiri dari kalangan akademisi, LSM, Instansi pemerintah dan Jurnalis. Dihasilkan empat rekomendasi kepada Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan, yakni alokasi anggaran dari pajak rokok daerah harus mencapai 50% sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya segera memperbanyak dan memperluas klinik upaya berhenti merokok di puskesmas dan tempat-tempat lainnya, menggalakkan Pos Pembinaan Terpadu (Pospindu) serta penyediaan data dasar terkait permasalahan kesehatan di Kota Medan.[renny]

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *