Ketimpangan Ekonomi Disebabkan Konglomerasi Usaha Hulu Hilir

MEDAN|Sejak era reformasi, pertumbuhan ekonomi nasional masih menyisakan persoalan besar yaitu terjadinya proses konglomerasi usaha dari hulu ke hilir dalam satu kepemilikan.

Kondisi itu berdampak pada tingginya penguasaan pasar di sejumlah sektor strategis dan pada akhirnya berdampak pada naiknya angka ketimpangan pendapatan sehingga menjadi masalah serius dalam perekonomian.

Meskipun perekonomian nasional meningkat cukup pesat, namun dengan masih tingginya angka ketimpangan atau indeks gini rasio mencerminkan manfaat pertumbuhan ekonomi belum merata dirasakan seluruh masyarakat dan hanya dinikmati segelintir orang kaya.

“Hingga sekarang ini masih terjadi dualisme dalam kegiatan usaha antara konglomerasi besar di satu sisi dan usaha skala mikro, kecil, dan koperasi di sisi lain. Konglomerasi besar posisinya semakin kuat di pasar, sementara usaha skala mikro, kecil, dan koperasi terpinggirkan dalam perekonomian nasional,” kata Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf.

Dikatakannya, pesatnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatkan harga produk domestik bruto (PDB) nasional dari waktu ke waktu. Tahun 2001, PDB mencapai Rp 1.646 triliun, kemudian 2007, meningkat menjadi Rp 3.950 triliun, dan naik lagi pada 2014 menjadi Rp 10.094 triliun.

Sayangnya, kata dia, peningkatan PDB ini lebih banyak dinikmati oleh pengusaha besar. Bahkan hanya oleh lima atau kurang penguasa besar di masing-masing sektor, khususnya sektor strategis seperti pertanian, industri, perdagangan, telekomunikasi, dan transportasi.

Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pelaku usaha di Tanah Air mencapai 57,9 juta mulai dari skala mikro, kecil, menengah, koperasi dan pengusaha besar. Dari total pelaku usaha tersebut, hanya 0,01% yang berstatus pelaku usaha besar dengan jumlah 4.968 unit usaha.

Menurut Syarkawi, konglomerasi serta penguasaan pasar inilah merupakan faktor utama penyebab ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin melebar. “Hal ini terjadi karena pengusaha skala mikro dan kecil lebih mudah keluar dari pasar atau bangkrut dari pada bertransformasi menjadi pengusaha menengah atau besar,” kata dia.

Peningkatan angka ketimpangan bisa terlihat dari naiknya indeks gini rasio nasional. Pada tahun 1999, indeks gini rasio mencapai 0,309 dan naik pada 2002 menjadi 0,329. Kemudian, naik lagi menjadi 0,364 pada 2007, 0,413 pada tahun 2013, dan 0,397 pada tahun 2016.

Syarkawi mengatakan, perlu ada upaya ekstra untuk dapat menekan angka indeks gini rasio. Pengusaha besar harus mampu melibatkan pengusaha skala mikro dan kecil untuk bergerak bersama mengembangkan usaha lewat pola kemitraan.

Indonesia sejatinya bisa mencontoh Korea Selatan yang mampu menggeser perekonomiannya yang semula berbasis konglomerasi menjadi berbasis mikro, kecil, menengah dan koperasi. Bahkan, koperasi petani di Negeri Gingseng ini memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan harga pangan.

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, KPPU pun memiliki peran untuk mengawasi implementasi kemitraan antara pengusaha besar dengan pelaku usaha kecil. Sehingga, penguasa kecil tidak dirugikan oleh kepentingan konglomerasi.

Untuk jangka pendek, pemerintah dapat menerapkan kemitraan pelaku usaha di sejumlah daerah yang masih tinggi angka ketimpangannya. Misalnya, di sektor pertanian, peternakan, dan sektor lain. “Perlu ada pilot project (proyek percontohan) pengembangan kemitraan di beberapa sektor strategis untuk mengatasi ketimpangan sekaligus menghindari dualisme ekonomi yang akut,” ujar Syarkawi.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *