Perlu Studi Pengembangan Budidaya Perikanan KJA di Danau Toba

MEDAN|Sekjen Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Agung Sudaryono mengatakan, perlu dibentuk tim review untuk melakukan studi pengembangan usaha budidaya perikanan keramba jaring apung (KJA) yang berkelanjutan dan yang lebih komprehensif (holistik) di perairan Danau Toba.

“Dan, itu juga harus melibatkan berbagai sektor lain seperti pariwisata, lingkungan hidup, perikanan, kehutanan, pertanian dan perkebunan dengan melakukan pembagian siapa dan melakukan apa,” kata Agung di Medan.

Peserta FGD tersebut yakni, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Badan Riset & SDM KKP, Staff Ahli Kepresidenan, DPRD Sumut, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut dan Direktorat Pencemaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Kemudian, asosiasi Pengusaha KJA Kabupaten Haranggaol, PT Aquafarm Nusantara, PT Suri Tani Pemuka (STP), dan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I).

FGD tersebut juga dihadiri akademisi dan peneliti dari berbagai institusi seperti UNDIP, IPB, USU, Balai Riset, Universitas HKPB Nommensen, Universitas Wangenigen Nedherland, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan LSM Geopark Danau Toba.

“Jadi ada sekitar 48 peserta perwakilan dari berbagai instansi dan pakar yang mengikuti FGD tersebut,” kata Agung.

Menurut Agung, FGD yang digelar MAI tersebut untuk membahas dan menyatukan pendapat bagaimana mencari solusi terbaik dalam menata Danau Toba sebagai lahan untuk usaha budidaya perikanan KJA yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Beberapa peraturan seperti PP No 82/2001; UU No 45/2009; Permen LH No 28/2009; Perpres No 81/2014 menjadi dasar pijakan kita dalam diskusi FGD ini,” jelasnya.

Adapaun beberapa isu yang dibahas dalam FGD tersebut menurut dia, antara lain berkaitan dengan zero KJA, penanaman modal asing (PMA) akuakultur, status trofik perairan dan SK Gubernur No 188.44/123/KPTS/2017 tentang Penetapan Daya Dukung Lingkungan Danau Toba untuk budidaya perikanan adalah sebesar 10.000 ton per tahun.

Menurut Agung, beberapa hasil FGD yang dapat disimpulkan yakni, perlunya dibentuk tim review untuk melakukan studi pengembangan usaha budidaya perikanan KJA yang berkelanjutan yang lebih komprehensif (holistik).

Perlu memiliki pandangan kebijakan holistik bukan ego sektoral dalam mewujudkan mimpi pengelolaan Danau Toba yang ideal (ramah lingkungan dan berkelanjutan) di masa mendatang.

Kemudian, status trofis perairan Danau Toba selalu dinamis di berbagai area dan dalam kurun waktu yang berbeda. Kedinamisan ini, sulit untuk status trofis perairan Danau Toba ditentukan secara umum.

Dan, yang terakhir adalah membangun kemitraan (sinergisitas) kerjasama transfer teknologi dan pasar dari perusahaan produksi perikanan budidaya KJA PT Aquafarm Nusantara dan PT Suri Tani Pemuka serta lainnya ke masyarakat KJA tradisional.

Semenetara itu, menurut Lukman dari Pusat Penelitian Limnologi LIPI, untuk zero KJA sama sekali tidak benar. “Yang ada adalah penataan KJA dan pengurangan daya dukung dari produksi ikan nila yang dihasilkan selama ini,” kata Lukman yang diamini Prof Research Endi Setiadi Kartamihadja.

Sejauh ini kata Lukman, soal daya dukung Danau Toba masih berbeda pendapat sesuai dengan hasil riset atau kajian masing-masing lembaga. Seperti LIPI sendiri, hasil kajiannya menyatakan bahwa daya dukung Danau Toba berkisar 35.000 ton per tahun.

Sedangkan KKP sendiri 50.000 ton per tahun dan terakhir dari kajian Dinas Lingkungan Hidup Provsu hanya 10.000 ton per tahun.[mbc]

Related Posts

LEAVE A COMMENT

Make sure you enter the(*) required information where indicated. HTML code is not allowed

Theme Settings

Please implement Expnews_Options_menu_location_multi_select::getCpanelHtml()

Please implement Expnews_Options_multi_select::getCpanelHtml()